Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada 19 Juni menyatakan keadaan darurat nasional atas penurunan tingkat kelahiran yang mengkhawatirkan. Namun, “solusi” yang dibahas dalam rapat Komite Kepresidenan untuk Masyarakat Penuaan dan Kebijakan Kependudukan mendapat kritik keras karena dianggap tidak relevan.
Penurunan Tingkat Kelahiran yang Mengkhawatirkan
Tingkat kelahiran Korea Selatan telah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tingkat kesuburan total (jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama hidupnya) turun menjadi 0,81, jauh di bawah tingkat penggantian 2,1.
Deklarasi Darurat Nasional
Menanggapi krisis ini, Presiden Yoon menyatakan keadaan darurat nasional dan berjanji untuk mengalokasikan dana yang besar untuk mengatasi masalah ini.
Solusi yang Dipertanyakan
Namun, solusi yang diusulkan oleh Komite Kepresidenan menuai kritik. Beberapa di antaranya dianggap tidak efektif, sementara yang lain dinilai tidak realistis.
- Memperluas cuti melahirkan: Pemerintah mengusulkan untuk memperpanjang cuti melahirkan dari 90 hari menjadi 120 hari. Namun, para kritikus berpendapat bahwa hal ini tidak akan mengatasi akar masalah, yaitu biaya pengasuhan anak yang tinggi dan kurangnya dukungan untuk orang tua yang bekerja.
- Menyediakan subsidi keuangan: Pemerintah berencana untuk memberikan subsidi keuangan kepada keluarga yang memiliki anak. Namun, para ahli memperingatkan bahwa subsidi tersebut mungkin tidak cukup untuk mengimbangi biaya pengasuhan anak yang mahal.
- Memperluas akses ke layanan penitipan anak: Pemerintah berjanji untuk memperluas akses ke layanan penitipan anak. Namun, masih belum jelas bagaimana hal ini akan dibiayai dan apakah akan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
Para kritikus berpendapat bahwa pemerintah gagal mengatasi masalah mendasar yang menyebabkan penurunan tingkat kelahiran, seperti ketidaksetaraan ekonomi, budaya kerja yang menuntut, dan kurangnya dukungan sosial untuk keluarga. Mereka mendesak pemerintah untuk mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis demografi ini.